JAKARTA, SULSEL.TODAY — Program swasembada pangan menjadi kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan sentimen positif tertinggi di antara delapan program utama yang dianalisis Continuum INDEF. Dalam kajian terhadap percakapan media sosial, program tersebut memperoleh sentimen positif sebesar 73,4 persen.

Temuan itu tercatat dalam kajian 2 Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo di Mata Netizen yang menganalisis sekitar 58 ribu percakapan di media sosial selama periode 1 Januari hingga 30 September 2026. Hasil kajian dipaparkan dalam Diskusi Publik INDEF di Jakarta pada 20 Oktober 2026.

Persentase tersebut menempatkan swasembada pangan di posisi teratas, mengungguli program Cek Kesehatan Gratis yang memperoleh sentimen positif 67,8 persen dan Sekolah Rakyat sebesar 54,9 persen.

Percakapan positif mengenai program pangan antara lain berkaitan dengan dukungan terhadap kebijakan pemerintah, apresiasi atas ketersediaan stok pangan nasional, cadangan beras Bulog, serta keterlibatan TNI dan Polri dalam mendukung ketahanan pangan.

Dukungan juga ditujukan kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman atas kebijakan dan langkah pemerintah di sektor pertanian.

Sentimen Positif Bukan Gambaran Seluruh Penduduk

Meski mencatat angka tertinggi dalam kajian tersebut, persentase 73,4 persen perlu dipahami sesuai konteks pengukurannya. Angka itu merupakan proporsi sentimen positif dalam kumpulan percakapan media sosial yang dianalisis, bukan hasil jajak pendapat yang mewakili seluruh penduduk Indonesia.

Dengan demikian, temuan INDEF memberikan gambaran mengenai respons warganet terhadap program swasembada pangan selama periode pengamatan. Penilaian terhadap keberhasilan kebijakan tetap perlu mempertimbangkan indikator lain, seperti produksi, ketersediaan stok, harga, distribusi, dan manfaat yang dirasakan masyarakat.

Produksi Padi Januari-Agustus 2026 Tumbuh

Di sisi produksi, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan produksi padi nasional pada Januari-Agustus 2026 mencapai 43,89 juta ton gabah kering giling (GKG). Jumlah tersebut meningkat 0,07 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025.

Luas panen padi pada periode tersebut mencapai 8,32 juta hektare atau tumbuh 0,11 persen. Sementara itu, produksi beras untuk konsumsi masyarakat tercatat sebanyak 25,29 juta ton, naik 0,07 persen dibandingkan Januari-Agustus tahun sebelumnya.

BPS menyebut data produksi dan luas panen Januari-Agustus tersebut telah berstatus angka tetap karena menggunakan hasil penghitungan final. Namun, angka itu belum menggambarkan keseluruhan produksi sepanjang 2026.

Untuk periode September-November 2026, data produksi masih berupa angka potensi, sedangkan produktivitasnya berstatus sementara. Realisasi panen masih dapat dipengaruhi kondisi cuaca, serangan organisme pengganggu tanaman, banjir, kekeringan, serta perubahan waktu panen.

Sejumlah wilayah yang masih memiliki potensi panen pada periode tersebut meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, Aceh, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan, dan Nusa Tenggara Timur.

Di Sulawesi Selatan, beberapa daerah yang disebut sebagai sentra potensi panen antara lain Bone, Wajo, Sidenreng Rappang, Pinrang, dan Luwu.

Ancaman El Nino Jadi Tantangan Produksi

Selain menjaga capaian produksi, pemerintah juga menghadapi tantangan perubahan cuaca dan potensi El Nino. Kondisi tersebut berisiko meningkatkan kekeringan dan mengurangi ketersediaan air bagi lahan pertanian.

Kementerian Pertanian menyiapkan langkah mitigasi melalui optimalisasi pompanisasi, pengelolaan sumber daya air, serta penyediaan sarana produksi. Upaya tersebut ditujukan untuk menjaga pasokan air ke lahan pertanian agar kegiatan produksi tetap berlangsung.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah perlu turun langsung membantu petani menghadapi tantangan tersebut.

“Kami turun, pasang pompa-pompa, kita tidak boleh menyerah. Kita tidak boleh membiarkan petani jalan sendiri, kita harus turun tangan,” kata Amran.

Mitigasi air menjadi salah satu bagian dari upaya menjaga keberlanjutan produksi. Pemerintah juga mendorong penguatan sektor pertanian dari hulu hingga hilir, mulai dari penyediaan sarana produksi, peningkatan hasil panen, penyerapan gabah, hingga pengamanan