JAKRATA, SULSEL.TODAY — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Keinginan tersebut disampaikan dalam pertemuan keduanya yang berlangsung sekitar 2,5 jam pada Selasa (10/11/2026).

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut membahas dinamika yang berkembang menyusul sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait dokumen pendidikan Gibran.

Dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Prasetyo membenarkan bahwa Gibran menyampaikan niat untuk mundur dari posisi Wakil Presiden.

Ia sekaligus meluruskan informasi yang menyebut Presiden Prabowo menolak keinginan tersebut. Menurut Prasetyo, Prabowo tidak menyampaikan penolakan, tetapi memberikan sejumlah masukan kepada Gibran.

Gibran Minta Kesempatan Membuktikan Dokumen Pendidikan

Prasetyo menjelaskan, dalam pertemuan itu Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang dimilikinya melalui proses di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Permintaan tersebut disampaikan di tengah polemik mengenai surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA yang digunakan Gibran.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang menjadi dasar penyetaraan pendidikan Gibran dengan jenjang SMA atau sederajat.

Dalam putusan yang dibacakan pada 6 Oktober 2026 tersebut, MK juga menyatakan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai Wakil Presiden sebagaimana diminta para pemohon.

Sementara itu, Mahkamah Agung melalui putusan Nomor 742 K/TUN/2026 mengabulkan permohonan kasasi terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran. MA menyatakan surat keterangan tersebut tidak sah dan batal demi hukum.

Usulan Hak Menyatakan Pendapat Bergulir di DPR

Perkembangan putusan MK dan MA tersebut turut memunculkan desakan agar Gibran mengundurkan diri atau menghadapi proses pemakzulan.

Sejumlah anggota DPR RI kemudian mengajukan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat terkait posisi Gibran. Anggota DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, menyebut sekitar 50 anggota dewan telah menandatangani usulan tersebut hingga Selasa (10/11/2026).

Mardani mengatakan surat usulan itu telah disampaikan kepada pimpinan DPR. Para penandatangan disebut berasal dari sejumlah fraksi.

Ketua DPR RI Puan Maharani membenarkan bahwa pimpinan DPR telah menerima laporan mengenai usulan tersebut. Menurutnya, pimpinan DPR akan menindaklanjuti dengan mendengarkan masukan dari fraksi-fraksi serta memperhatikan mekanisme yang berlaku.

Hingga saat ini, usulan Hak Menyatakan Pendapat tersebut masih berada dalam proses pembahasan di lingkungan DPR dan belum menjadi keputusan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.