JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto berwenang menentukan dua nama calon pengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka apabila resmi berhenti dari jabatannya. Kewenangan itu telah diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945.

Hal tersebut disampaikan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD. Berdasarkan ketentuan konstitusi, presiden mengusulkan dua calon wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk dipilih jika wakil presiden berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat menjalankan kewajibannya selama masa jabatan.

"Presiden memilih dua orang sebagai orang yang dicalonkan sebagai pengganti wakil presiden yang berhenti agar dipilih salah satu oleh MPR," kata Mahfud dalam podcast Terus Terang yang diunggah melalui akun YouTube miliknya, dikutip Rabu (11/11/2026).

Kewenangan Mutlak Presiden

Mahfud menegaskan, penentuan dua calon tersebut merupakan kewenangan presiden. Karena itu, ia meminta publik tidak memaksakan nama tertentu kepada Prabowo.

"Soal presiden memilih dua orang itu sudah jangan kita campuri dari sekarang, siapa saja itu urusan presiden lah. Mau presiden berembuk dengan partai, ya silakan partai-partai," ujarnya.

Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

Meski demikian, Mahfud menyebut Prabowo dapat berkomunikasi dengan partai politik, pimpinan organisasi kemasyarakatan, maupun kelompok masyarakat sipil sebelum menentukan dua nama tersebut. Menurutnya, konsultasi dengan berbagai pihak merupakan pertimbangan etis dalam proses politik, bukan kewajiban konstitusional.

"Tetapi tetap itu di tangan Presiden. Enggak boleh kita memaksakan harus si A, harus si B, harus si C, apalagi sekarang," jelas Mahfud.

Tunggu Proses Pemberhentian Selesai

Mahfud juga mengingatkan agar pembahasan mengenai calon pengganti Gibran tidak mendahului proses pengunduran diri atau pemberhentian dari jabatan wakil presiden. Ia meminta publik menunggu hingga proses tersebut selesai.

Sebab, mekanisme pengisian jabatan wakil presiden yang kosong sudah diatur dalam konstitusi.

"Yang penting ini proses mundur selesai dulu, soal penggantinya itu sudah ada mekanismenya. Nanti Presiden memilih dua orang," pungkasnya.