JAKARTA — PT RANS Entertainment Indonesia Tbk akhirnya memberikan penjelasan terkait temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai pengadaan jasa influencer oleh dua kementerian dengan nilai mencapai Rp14,69 miliar. Temuan tersebut menjadi perhatian publik karena melibatkan penggunaan anggaran pemerintah dan perusahaan yang berkaitan dengan Raffi Ahmad.

Melalui keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu (11/11/2026), manajemen RANS menyampaikan bahwa seluruh kerja sama dengan instansi pemerintah maupun organisasi lainnya telah dilaksanakan secara profesional serta mengikuti prosedur pengadaan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Corporate Secretary PT RANS Entertainment Indonesia Tbk, Chintami M. Sihombing, menjelaskan bahwa perusahaan mengikuti persyaratan administratif, teknis, dan komersial yang ditetapkan oleh masing-masing instansi dalam setiap proses pengadaan.

Menurut manajemen, mekanisme kerja sama tersebut juga dapat diakses melalui platform pengadaan pemerintah, seperti Inaproc dan e-Katalog, sebagai bagian dari komitmen perusahaan terhadap tata kelola yang transparan dan akuntabel.

ICW Soroti Pengadaan Jasa Influencer Rp14,69 Miliar

Sebelumnya, ICW menyoroti pengadaan jasa influencer yang melibatkan PT RANS Animasi Indonesia, anak usaha RANS, bersama Kementerian Kebudayaan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Berdasarkan temuan tersebut, total nilai pengadaan mencapai Rp14.696.955.002. Anggaran itu terdiri atas satu kampanye promosi museum bersama Kementerian Kebudayaan senilai sekitar Rp3,9 miliar serta tiga kampanye bersama KKP dengan nilai sekitar Rp10,79 miliar.

ICW mempertanyakan sejumlah aspek dalam pengadaan tersebut, mulai dari besarnya anggaran, transparansi pengukuran efektivitas kampanye, hingga mekanisme pengadaan yang berpotensi membatasi persaingan apabila spesifikasi pekerjaan mengarah pada kanal atau akun influencer tertentu. Selain itu, ICW turut menyoroti biaya penayangan Instagram Story akun @raffinagita1717 yang tercatat sekitar Rp575,7 juta per unggahan.

RANS Sebut Anggaran Bukan Hanya untuk Publikasi

Menanggapi sorotan mengenai besarnya nilai kontrak, manajemen RANS menjelaskan bahwa penetapan harga kerja sama mengacu pada commercial rate card yang juga digunakan perusahaan dalam melayani klien lainnya.

Penentuan nilai kontrak mempertimbangkan berbagai komponen, antara lain ruang lingkup pekerjaan, jenis layanan, jumlah konten yang diproduksi, lokasi kegiatan, tingkat kompleksitas pelaksanaan, serta keluaran pekerjaan yang telah disepakati.

RANS menegaskan bahwa nilai Rp14,69 miliar tersebut bukan semata-mata biaya untuk memublikasikan konten di media sosial. Anggaran itu juga mencakup proses produksi konten, perjalanan, logistik, kehadiran influencer dalam kegiatan, program luar jaringan (off-air), serta berbagai aktivitas promosi lainnya.

Dalam pelaksanaannya, RANS menyebut empat kampanye tersebut telah menghasilkan lebih dari 150 keluaran pekerjaan atau output. Rinciannya, lebih dari 120 output berasal dari tiga kampanye bersama KKP, sedangkan lebih dari 25 output lainnya merupakan bagian dari kampanye promosi museum bersama Kementerian Kebudayaan.

Manajemen juga mengklaim seluruh kampanye tersebut berhasil mencatatkan lebih dari 52,6 juta penayangan (views) secara kumulatif di berbagai kanal digital setelah seluruh kewajiban pekerjaan diserahkan kepada klien.

RANS Tanggapi Sorotan Konflik Kepentingan Raffi Ahmad

Selain persoalan nilai kontrak, ICW juga menyoroti kemungkinan konflik kepentingan yang berkaitan dengan posisi Raffi Ahmad sebagai pemegang saham mayoritas RANS sekaligus Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.

Menanggapi hal tersebut, manajemen menyatakan memahami perhatian publik terhadap kemungkinan adanya konflik kepentingan. RANS menjelaskan bahwa perusahaan telah berdiri sejak 2018 dan mengembangkan berbagai lini usaha serta kekayaan intelektual (intellectual property/IP) sebelum Raffi Ahmad dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden pada Oktober 2024.

Manajemen juga menyebut The Dudas-1, salah satu IP yang dimiliki perusahaan, telah memproduksi sekitar 90 konten sebelum mendapatkan penunjukan dalam kampanye bersama KKP. Penjelasan tersebut disampaikan untuk menggambarkan bahwa pengembangan bisnis dan aktivitas produksi konten RANS telah berjalan sebelum adanya kerja sama dengan kementerian terkait.

Transparansi Penggunaan Anggaran Tetap Jadi Perhatian

Klarifikasi RANS memberikan gambaran mengenai komponen biaya, mekanisme kerja sama, serta hasil kampanye yang diklaim telah dilaksanakan. Namun, sorotan ICW menunjukkan bahwa transparansi pengadaan jasa influencer menggunakan anggaran negara tetap menjadi persoalan penting yang perlu diperhatikan.

Publik berhak mengetahui bagaimana proses pengadaan dilakukan, bagaimana harga ditentukan, serta sejauh mana hasil kegiatan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Terlebih, penggunaan anggaran pemerintah harus memenuhi prinsip efisiensi, efektivitas, keterbukaan, persaingan yang sehat, dan akuntabilitas.

Dengan demikian, klarifikasi perusahaan dan pengawasan masyarakat menjadi bagian penting dalam memastikan setiap kerja sama antara pihak swasta dan pemerintah berjalan sesuai ketentuan serta dapat dipertanggungjawabkan.