JAKARTA — Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, menegaskan bahwa pintu hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) bagi Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka sudah tertutup rapat. Langkah hukum tersebut dinilai mustahil ditempuh menyusul status surat keterangan ijazah Gibran yang telah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.

Penegasan ini merujuk pada putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dinilai telah berkekuatan hukum tetap.

"Itu kan sudah dibantah oleh Pak Yusril. Bahwa, tidak ada lagi harapan di PTUN karena itu sudah dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Jadi enggak usah mengulang lagi," ujar Syahganda di Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Soroti Klaim Gibran

Syahganda juga menyoroti klaim Gibran yang menyebut dirinya diminta Presiden untuk terus "berjuang" di PTUN demi memulihkan keabsahan ijazahnya. Menurut Syahganda, klaim tersebut berbanding terbalik dengan pandangan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra, yang justru menilai ruang di PTUN sudah habis.

Bagi Syahganda, rujukan hukumlah yang menjadi kebenaran sejati. Ia mengaku sempat berdiskusi intensif sekitar 15 menit bersama Yusril membahas polemik ini, sesaat sebelum Yusril masuk ke ruang kerja Presiden di Istana Negara pada Selasa (10/11).

Fokus Presiden dan Isu Penyadapan

Lebih jauh, Syahganda meragukan narasi bahwa Presiden memberikan dorongan tersebut kepada sang Wapres. Menurutnya, Kepala Negara saat ini tengah mencurahkan perhatian penuh untuk menelusuri dugaan penggunaan hasil penyadapan terhadap dirinya. Bahkan, pekan lalu, Syahganda mengaku dipanggil secara khusus oleh Presiden selama dua jam guna membedah situasi terkini pascapenyadapan tersebut.

"Jadi tidak mungkin Presiden dalam situasi seperti ini mendorong-dorong Pak Wapres atau siapa pun karena dia sedang memeriksa siapa sebenarnya pengguna sadapan yang dilakukan oleh Listyo Sigit dan teman-teman," ucapnya.

Klaim Gibran vs Fakta Putusan MA

Pernyataan Syahganda ini merespons manuver Gibran usai bertemu Presiden pada Selasa (10/11). Kala itu, Gibran mengklaim mendapat masukan dari Kepala Negara agar tetap fight di PTUN. Rencananya, ia akan membawa seluruh dokumen pendidikan dari tingkat SD hingga S-1, sekaligus berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung.

Namun, Yusril sebelumnya telah menggarisbawahi bahwa putusan MA terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran bersifat final. MA diketahui telah mengabulkan kasasi atas gugatan pembatalan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA milik Gibran. Tak hanya itu, dalam putusan terpisah, MK juga dilaporkan tidak menemukan bukti fisik ijazah sekolah luar negeri milik Gibran yang selama ini digunakan sebagai dasar pengurusan penyetaraan setingkat SMA tersebut.