Bahlil Buka Suara soal Ekspor Gas, Negara yang Tak Menghargai RI Terancam Kena Imbas
Pemerintah Indonesia menegaskan akan mengevaluasi kontrak ekspor energi dengan negara-negara yang dinilai tidak kooperatif dan tidak menghargai Indonesia. Kebijakan ini diambil di tengah upaya memperkuat pasokan energi dalam negeri di tengah dinamika global.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa opsi penghentian kerja sama terbuka bagi negara yang tidak menunjukkan hubungan timbal balik yang saling menghormati.
Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil pada Kamis, 22 Oktober 2026, dalam peresmian penerimaan gas dari Sumur Jangkrik North East Nomor 6 atau JNE#6 serta fasilitas produksi Lapangan Maha-South Hub di Kalimantan Timur. Sehari sebelumnya, ia juga membuka kemungkinan untuk tidak memperpanjang kontrak ekspor gas ke negara tetangga apabila kebutuhan domestik belum sepenuhnya terpenuhi.
Meski demikian, langkah evaluasi kontrak ini tidak serta-merta berarti penghentian langsung terhadap ekspor yang sedang berjalan. Hingga saat ini, pemerintah belum merinci negara mana saja yang menjadi sasaran evaluasi, kontrak spesifik yang akan ditinjau, maupun jadwal penerapan kebijakan tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, pemerintah mengumumkan bahwa pengembangan Sumur JNE#6 dan Lapangan Maha diproyeksikan mampu menambah produksi gas nasional sekitar 290 juta kaki kubik standar per hari atau MMSCFD setelah Lapangan Maha mulai mengalirkan gas. Fasilitas produksi tersebut ditargetkan mulai beroperasi pada akhir Oktober 2026.
Kendati demikian, tambahan produksi domestik tersebut belum dipastikan secara langsung menjadi penentu kontrak ekspor mana yang nantinya akan dipertahankan atau dihentikan. Kebijakan lanjutan sepenuhnya akan bergantung pada hasil evaluasi komprehensif pemerintah, tingkat kebutuhan energi di dalam negeri, serta keputusan strategis terkait kontrak dengan masing-masing negara mitra.
