PKB Tepis Kabar Dorong Cak Imin Jadi Cawapres Pengganti Gibran
JAKARTA — Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) membantah mengusulkan Ketua Umumnya, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, sebagai calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. PKB menegaskan penentuan kandidat pengisi jabatan tersebut merupakan kewenangan penuh Presiden Prabowo Subianto.
Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, mengatakan partainya bahkan tidak pernah membahas nama Cak Imin untuk mengisi posisi orang nomor dua di Indonesia tersebut.
"Kami intens dari awal masalah ini, mulai soal hak angket kemudian hak menyatakan pendapat lalu peristiwa mundurnya Saudara Gibran, sama sekali tidak terpikirkan soal cawapres pengganti Gibran. Berpikir saja tidak, apalagi mengusulkan," kata Khozin kepada wartawan di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Pijakan PKB adalah Putusan Hukum
Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin.
Khozin menjelaskan, sikap politik PKB dalam menyikapi polemik ijazah Gibran selama ini berangkat dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Menurutnya, partai tidak memiliki kepentingan untuk mendapatkan posisi politik tertentu dari polemik tersebut.
"Jadi pijakan PKB putusan hukum, tidak ada pretensi dan tendensi politik. PKB concern pada supremasi konstitusi, itu saja. Regulasi mengatur secara tegas, kewenangan pengusulan calon wapres sepenuhnya ada di Presiden Prabowo," tegasnya.
Ia kembali memastikan nama Cak Imin tidak pernah muncul dalam pembicaraan internal partai, baik dalam diskusi maupun komunikasi antarpengurus. PKB, kata dia, justru ingin polemik terkait ijazah Gibran segera berakhir agar pemerintah dapat lebih fokus menjalankan program.
"Jadi, jelas tidak ada sama sekali perbincangan soal posisi wapres. Kami lebih tertarik membahas akhiri polemik soal ijazah ini agar pemerintahan ini lebih cepat dalam eksekusi program kerakyatan," ujarnya.
