JAKARTA — Keputusan Partai Golkar untuk tidak mengusulkan nama calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka dinilai sebagai strategi menjaga soliditas koalisi. Langkah ini juga dinilai menghindari persaingan kepentingan antarpartai pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA), Herry Mendrofa, menilai Golkar memilih mengedepankan kepentingan koalisi ketimbang mendorong kader sendiri untuk mengisi kursi wakil presiden.

"Saya rasa ini sikap jiwa besar dari Golkar yang lebih mengutamakan soliditas ketimbang ego sektoral untuk posisi tersebut. Maka bisa disebut sebagai fatsun dalam konteks koalisi," kata Herry kepada wartawan, Jumat (13/11/2026).

Menurut Herry, keputusan menyerahkan pengusulan kandidat kepada Prabowo dapat mencegah munculnya gesekan politik di antara partai-partai koalisi. Sebab, jika masing-masing partai mulai mengajukan nama, proses pengisian jabatan wakil presiden berpotensi menjadi ajang perebutan pengaruh.

Herry bahkan berpandangan, pengganti Gibran idealnya berasal dari kalangan profesional atau nonpartai politik. Figur di luar partai koalisi dinilai berpeluang mendapat penerimaan lebih luas karena tidak merepresentasikan kepentingan politik tertentu.

"Karena tentunya jika dari luar, maka tingkat penerimaan semua anggota koalisi pasti tinggi. Lagipula kan Gibran juga bukan dari parpol mana pun," ujarnya.

Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, juga menilai sikap Golkar sebagai bentuk kedisiplinan dan loyalitas terhadap Prabowo selaku pemimpin koalisi. Menurutnya, partai-partai pendukung pemerintah sebaiknya memberikan ruang kepada Prabowo untuk menentukan figur pengganti Gibran.

"Tentu akan lebih baik ketika partai-partai koalisi, termasuk Golkar, menyerahkan sepenuhnya kewenangan tersebut kepada Pak Prabowo," kata Ujang.

Ujang menilai Golkar memiliki posisi strategis dalam pemerintahan. Karena itu, keputusan tidak mengajukan kader sendiri dapat menjadi sinyal bahwa partai tersebut lebih mengutamakan keharmonisan koalisi daripada kepentingan pembagian jabatan.

Ia menambahkan, sikap Golkar juga dapat menjadi pertimbangan bagi partai-partai lain dalam menjaga hubungan dengan Presiden. Sebagai salah satu penopang pemerintahan, Golkar dinilai memiliki kepentingan untuk memastikan koalisi tetap solid.

"Golkar merupakan salah satu jangkar dalam pemerintahan, kekuasaan, dan koalisi. Karena itu, tindak-tanduk serta perilaku institusional partainya tentu akan mendapatkan perhatian dari partai-partai lain," katanya.

Ujang juga menilai keputusan Golkar yang tidak membatasi kandidat dari kalangan partai politik menunjukkan keterbukaan terhadap figur profesional. Dengan demikian, Prabowo memiliki keleluasaan memilih calon berdasarkan kebutuhan pemerintahan.

Anggota DPR RI fraksi Golkar, Melchias Marcus Mekeng.

Sebelumnya, politikus Partai Golkar, Melchias Markus Mekeng, menegaskan partainya tidak mengusulkan nama cawapres pengganti Gibran. Golkar menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo untuk mengajukan dua kandidat yang selanjutnya dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

"Semua kita serahkan kepada Presiden Prabowo untuk menyampaikan dua nama tersebut," kata Mekeng di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Mekeng juga menyatakan kandidat pengganti Gibran tidak harus berasal dari partai politik anggota koalisi pemerintahan.

"Mau dari partai, mau dari profesional terserah, terbuka itu," ujarnya.