Tindak Dugaan Makar, Bachtiar Nasir Minta Tak Ada Deal Politik

JAKARTA — Tokoh masyarakat sekaligus ulama, Ustaz Bachtiar Nasir, meminta pemerintah tidak pandang bulu dalam menindak pihak-pihak yang diduga menjadi pengkhianat bangsa. Pernyataan tersebut disampaikan pada Minggu (15/11/2026) menanggapi kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto yang kini diduga mengarah pada tindakan makar.

Menurut Bachtiar, segala kasus dugaan tindak pidana semestinya dapat diseret ke pengadilan tanpa memandang latar belakang pelakunya. Ia pun meminta agar kasus dugaan penyadapan itu diproses sesuai mekanisme hukum dan tidak dijadikan alat tawar-menawar politik.

"Kami menuntut agar masalah pengkhianatan terhadap bangsa dan negara yang mengarah kepada makar, diselesaikan dengan menjadikan hukum sebagai panglima ketimbang deal-deal politik," tegasnya kepada wartawan di Jakarta.

Bachtiar menilai tindakan tersebut bahkan dapat dikategorikan sebagai ancaman bagi seluruh masyarakat Indonesia.

"Orang seperti ini harus dihukum, dan hukum harus dikedepankan. Sebab, Indonesia adalah negara hukum," sambungnya.

Prihatin Jika Kasus Mentok karena Politik

Bachtiar mengaku khawatir apabila kasus tersebut nantinya mentok akibat campur tangan politik. Ia menilai kondisi itu justru akan mengikis semangat ideologi Pancasila hanya karena kongkalikong kepentingan elite.

"Maka ideologi negara selamanya tidak akan pernah tegak," keluhnya.

Karena itu, ia menaruh harapan kepada kepolisian agar dapat mengungkap secara utuh dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh mantan pimpinan mereka tersebut.

"Yang jelas, kita rakyat tidak mau lagi dibohongi dan jangan sampai negara salah mengambil keputusan, ini akan membahayakan negara sendiri. Maka saya katakan, jadikanlah hukum sebagai panglima, jangan terlalu terseret kepada deal-deal politik yang akan membahayakan negara," pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Untuk memberikan komentar, Anda harus Login terlebih dahulu.

0 Komentar

Belum ada komentar